Apa Itu Perjanjian yang Sah Menurut KUHPerdata?

By


---


# Apa Itu Perjanjian yang Sah Menurut KUHPerdata?


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Misalnya, saat membeli rumah, menyewa kendaraan, atau melakukan utang-piutang. Namun, tidak semua perjanjian dianggap sah secara hukum.


Agar perjanjian memiliki kekuatan hukum, **KUHPerdata Pasal 1320** menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian.


## 1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri


Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.


* Contoh: jika seseorang menandatangani perjanjian karena ditipu, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan.


## 2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian


Pihak-pihak yang terikat harus cakap menurut hukum.


* Mereka yang tidak cakap: orang di bawah umur, orang di bawah pengampuan (misalnya sakit jiwa), dan pihak yang dilarang oleh undang-undang.


## 3. Suatu Hal Tertentu


Objek perjanjian harus jelas. Misalnya, jika membuat perjanjian jual beli, maka barang yang diperjualbelikan harus spesifik dan bisa ditentukan.


## 4. Suatu Sebab yang Halal


Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.


* Contoh: perjanjian untuk menjual narkotika jelas batal demi hukum.


## Konsekuensi Jika Tidak Memenuhi Syarat


* Jika syarat **subjektif** (sepakat & cakap) tidak terpenuhi → perjanjian dapat dibatalkan.

* Jika syarat **objektif** (hal tertentu & sebab halal) tidak terpenuhi → perjanjian batal demi hukum (seolah-olah tidak pernah ada).


## Contoh Kasus Sederhana


* **Sah**: Perjanjian sewa kontrakan rumah antara pemilik dan penyewa yang sudah dewasa dengan kesepakatan harga jelas.

* **Tidak Sah**: Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh anak berusia 15 tahun tanpa izin orang tua.


## Kesimpulan


Sebuah perjanjian baru dianggap sah jika memenuhi **empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata**. Tanpa syarat tersebut, perjanjian bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memahami dan memastikan setiap perjanjian dibuat sesuai ketentuan hukum.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hak Cipta dan Plagiarisme di Era Digital

By
--- # Hak Cipta dan Plagiarisme di Era Digital Di era internet, konten digital semakin mudah dibuat dan dibagikan. Sayangnya, hal ini juga memicu maraknya praktik **plagiarisme** atau penggunaan karya orang lain tanpa izin. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu memahami aturan tentang **hak cipta** yang berlaku di Indonesia. ## Apa Itu Hak Cipta? Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Contoh karya yang dilindungi hak cipta: * Buku, artikel, dan karya tulis. * Musik, lagu, dan rekaman suara. * Film, fotografi, seni rupa. * Program komputer, desain grafis, hingga konten digital. ## Apa Itu Plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber. * Contoh: menyalin artikel blog oran...
Read more

UU ITE: Batasan dan Risiko Bermedia Sosial

By
--- # UU ITE: Batasan dan Risiko Bermedia Sosial Media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbagi informasi, berkomunikasi, bahkan berbisnis hanya dengan satu klik. Namun, perlu diingat bahwa aktivitas di dunia maya juga diatur oleh hukum, salah satunya melalui **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**. ## Apa Itu UU ITE? UU ITE adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas elektronik, termasuk komunikasi, transaksi, dan distribusi informasi melalui internet. UU ini pertama kali disahkan pada **2008** dan diperbarui dengan **UU No. 19 Tahun 2016**. ## Perilaku yang Bisa Terjerat UU ITE Beberapa hal di media sosial yang bisa menimbulkan risiko hukum: 1. **Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE)**    * Mengunggah postingan atau komentar yang merugikan reputasi orang lain.    * Ancaman pidana: penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta. 2. **Penyebaran Hoaks (Pasal 28 ayat 1 UU ITE)**    * Me...
Read more